Majene-Lintasteropong.com — Di sebuah pagi yang diselimuti kabut tipis dari perbukitan Mandar, ratusan warga Desa Buttu Adolang berjalan beriringan menuju satu-satunya akses kendaraan berat menuju area tambang. Seakan sudah kompak tanpa arahan formal, mereka membentuk barikade manusia. Spanduk kain putih terbentang di depan: “Selamatkan Hutan, Selamatkan Sumber Air Kami.”
Aksi Kamis (11/12/2025) itu bukan sekadar protes sesaat. Ia adalah akumulasi kegelisahan lebih dari setahun terakhir mengenai aktivitas perusahaan PT Cadas Industri Azelia Mekar, yang diketahui menggarap sekitar 31,63 hektar lahan untuk eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang.
Sejumlah warga mengaku sejak alat berat perusahaan masuk, debit beberapa sumber air menurun. Sumur-sumur di beberapa titik desa menjadi keruh saat hujan, berbeda dari pola air yang biasanya jernih sepanjang tahun.
Di sisi lain, jalan poros desa—yang sebelumnya hanya dilalui motor dan mobil bak terbuka—kini kerap dilintasi truk pengangkut material. Aspal di beberapa bagian retak memanjang, sementara lubang-lubang baru bermunculan. Bagi warga yang bergantung pada jalur itu untuk ke pasar atau ke kebun, kerusakan tersebut menjadi beban harian.
Beberapa petani kakao yang ditemui di lokasi aksi mengeluhkan perubahan aliran air di kebun mereka. “Parit yang biasanya kering sekarang membawa lumpur setelah hujan. Tanaman kami bisa mati kalau terus begini,” kata seorang petani yang enggan disebut namanya.
Di tengah massa yang memblokade akses tambang, tampak Aco Bahri Mallilingan, tokoh adat yang suaranya memiliki wibawa tersendiri di Buttu Adolang. Ia yang kemudian pertama kali berbicara di hadapan warga.
“Ini bukan soal menolak perusahaan,” ujarnya dengan nada pelan namun tegas. “Ini soal mempertahankan ruang hidup kami. Kami tidak ingin kerusakan yang sudah tampak menjadi bencana besar di kemudian hari.”
Menurut Aco, persoalan lingkungan yang muncul bukan asumsi, melainkan temuan yang disaksikan warga sendiri. Dari perubahan kontur tanah hingga merosotnya kualitas air, indikasi kerusakan ini cukup bagi warga untuk meminta penghentian aktivitas sementara.
Pemerintah Desa Buttu Adolang berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka harus merespons keresahan warganya. Di sisi lain, mereka dituntut menjaga hubungan administratif dengan perusahaan yang mengantongi izin.
Kepala desa menuturkan bahwa berbagai forum musyawarah sudah digelar untuk membahas keluhan tersebut. Namun, belum ada tindakan konkret yang memuaskan warga. “Kami sedang menyusun laporan resmi untuk dibawa ke kecamatan dan kabupaten,” katanya. “Kami tidak ingin keputusan diambil tanpa data lapangan yang kuat.”
Warga, dalam aksi itu, meminta pemerintah desa tidak hanya menjadi mediator, tetapi juga pengawal penyelesaian masalah hingga ke tingkat kabupaten.
Menurut warga, perusahaan belum pernah benar-benar hadir dalam forum terbuka yang melibatkan masyarakat secara langsung. Beberapa pertemuan disebut berlangsung tertutup dan tidak menghasilkan penjelasan yang dianggap transparan.
Warga menuntut perusahaan menunjukkan dokumen AMDAL, skema mitigasi risiko, dan pembagian manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. “Kalau mereka yakin tidak merusak, kenapa tidak berani bicara langsung?” ujar seorang pemuda yang ikut menjaga blokade.
Upaya redaksi untuk mendapatkan tanggapan resmi perusahaan (dalam konteks laporan naratif ini) diasosiasikan oleh warga sebagai isu yang perlu dibuka secara publik.
Aktivis lingkungan lokal yang memantau wilayah pesisir dan perbukitan Majene menyebut bahwa wilayah Pamboang memiliki sejarah kejadian tanah longsor. Aktivitas pembukaan lahan skala besar, menurut mereka, dapat memperbesar risiko bencana.
Mereka mendesak pemerintah daerah melakukan audit lingkungan dan audit perizinan terhadap PT Cadas Industri Azelia Mekar. “Kita perlu tahu apakah semua prosedur dipatuhi. Kalau tidak, penghentian sementara itu wajib,” ujar salah satu aktivis.
Meski suasana mengeras, aksi itu berlangsung damai. Polisi hadir mengamankan jalannya demonstrasi tanpa memaksa pembubaran. Warga membagi diri untuk menjaga blokade secara bergilir, menandakan bahwa protes ini tidak berhenti hari itu saja.
Di antara mereka, terlihat perempuan dan anak-anak yang membawa bekal makanan. Ini menunjukkan bahwa aksi bukan hanya aksi protes, melainkan ekspresi kekhawatiran kolektif yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat
Pada penutupan aksi, Aco Bahri kembali mengambil posisi di depan kerumunan. Ia mengajak warga tetap tertib dan bersatu. “Kami ingin pemerintah hadir dan mendengar. Kami tidak ingin cucu-cucu kami tumbuh di kampung yang kehilangan hutan dan air,” ucapnya.
Aksi itu berakhir menjelang sore, namun pesan warga tersampaikan jelas: mereka tidak akan berhenti sampai ada keputusan yang memastikan keselamatan lingkungan dan kehidupan mereka.(Tim/red)
